1) Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan .. a) Keagamaan b) organisasi 2) Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah.. a) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat b) Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana 3) Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ... a) Sosial, ekonomi dan function publik b) Politik, hankam dan HAM 4) Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah… a) Komisi Yudisial b) Mahkamah Agung 5) Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu  a) peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku b) Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng 6) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak.... a) mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi b) untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat 7) Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara … a) wajib taat dan patuh terhadap hukum b) wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 8) Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah a) Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku b) Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela 9) Yang tidak ternasuk ciri – ciri tindakan korupsi yaitu . a) tindakan yang menguntungkan para pejabat b) tindakan yang merugikan kepentingan umum 10) Ius constitutum adalah hukum yang ... a) Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu b) berlaku umum dalam suatu negara 11) Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah a) Mahkamah Konstitusi b) Mahkamah Agung

soal ppkn

by
Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?