1) Berikut merupakan lembaga negara yang termasuk state auxulury organ, yakni a) BPK, DPR, BI b) KPU, KPK, MK c) MA, BPK, DPR d) Presiden, DPR, KPK 2) Dalam UUD 1945 diatur mengenai pembagian organ negara yang terdiri dari a) directly constitutional dan indirectly constitutional b) indirectly constitutional dan state auxulary organ c) state organ dan non-state organ d) badan publik dan non publik 3) Berikut di bawah ini yang termasuk Fungsi lembaga legislatif kecuali a) Fungsi Pengawasan b) Fungsi Legislasi c) Fungsi Budgeting d) Fungsi Pelaksana Kebijakan 4) Dalam kekuasaan kehakiman, upaya banding dilakukan pada tingkat a) Pengadilan Negeri b) Pengadilan Tinggi c) Mahkamah Agung d) Mahkamah Konstitusi 5) Regulasi mengenai keberkalaan Pemilu yang diselenggarakan KPU setiap 5 tahun sekali terdapat dalam a) Pasal 22 E UUD 1945 b) Pasal 22 C UUD 1945 c) Pasal 21 A UUD 1945 d) Pasal 23 UUD 1945 6) Fungsi utama KPK yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2002 yakni a) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi b) OTT dan Penyadapan kasus korupsi c) Menegakkan hukum anti korupsi d) Mencegah gratifikasi, suap dan korupsi 7) Berikut wewenang yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah a) Agama, Anggaran, Pendidikan b) Agama, Kebijakan Fiskal, Pertahanan Keamanan c) Anggaran, Pendidikan, Kebijakan Fiskal d) Hubungan Luar Negeri, Pendidikan, Anggaran 8) Hak anggota DPR yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan serta pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis disebut dengan  a) Hak Imunitas b) Hak Veto c) Hak Angket d) Hak Interpelasi 9) Lembaga yang memiliki wewenang memeriksa dan menyelesaikan perkara maladministrasi yakni a) Ombudsman b) KPPU c) KPK d) Lembaga Perlindungan Konsumen 10) Pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000, disebut dengan a) Pengadilan HAM b) Pengadilan HAM Luarbiasa c) Pengadilan HAM AdHoc d) Pengadilan Pemberantasan pelanggaran HAM

Kuis Hukum Tata Negara

by
Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?