1) Dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah… a) UU No. 11 Tahun 2005 b) UU No. 12 Tahun 2011 c) UU No. 14 Tahun 2008 d) UU No. 22 Tahun 1999 2) Peraturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan adalah… a) Peraturan Presiden b) uud 1948 c) Peraturan Menteri d) perda 3) Peraturan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden bersama-sama adalah… a) uu b) perpu c) pp d) perpres 4) Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh… a) DPR b) Presiden c) Menteri d) Gubernur 5) Peraturan daerah provinsi ditetapkan oleh… a) Gubernur dan DPRD Provinsi b) Bupati dan DPRD Kabupaten c) Presiden d) Ketua Mahkamah Agung 6) Peraturan yang dibuat untuk kondisi darurat adalah a) PP b) Perpres c) perpu d) perda 7) Peraturan menteri termasuk jenis peraturan… a) Perundang-undangan tingkat pusat b) Perundang-undangan tidak termasukhirarki formal c) Selevel Perpres d) Sama dengan Perda 8) Dalam hierarki, kedudukan Perpres berada di bawah… a) Peraturan Menteri b) Peraturan Daerah c) Peraturan Pemerintah d) UUD 1945 9) Peraturan yang mengatur lebih detail pelaksanaan suatu undang-undang adalah… a) Perpres b) Perpu c) PP d) Perda 10) Perda Kabupaten/Kota merupakan peraturan yang dibuat oleh… a) DPR dan Presiden b) Menteri c) DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota d) DPD 11) Jika terdapat konflik antara UU dan Perda, yang harus diikuti adalah… a) perda b) uu c) pp d) perpres 12) Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi bersifat… a) Filosofis b) Yuridis c) Sosiologis d) Ekonomis 13) Fungsi peraturan menteri adalah a) Menjalankan perintah UUD b) Menjalankan perintah UU c) Mengatur daerah d) Mengatur keadaan darurat 14) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan dari… a) MA b) mk c) dpr d) Presiden 15) Mana berikut yang termasuk peraturan perundang-undangan daerah? a) perpres b) perda c) perpu d) pp 16) Kedudukan UU berada langsung di bawah… a) pp b) perpres c) UUD 1945 d) perda 17) Peraturan Presiden ditetapkan untuk… a) Melaksanakan UU dan PP b) mengatur daerah c) keadan darurat d) Mengatur pemerintahan kabupaten 18) Perda tidak boleh bertentangan dengan… a) perpes b) pp c) uu d) semua bener 19) Jika PP bertentangan dengan UU, maka… a) PP berlaku b) UU berlaku c) Keduanya dibatalkan d) pp revisi oleh dpr 20) Peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan kebijakan teknis kementerian adalah… a) perda b) perdana menteri c) Perpres d) perpu 21) Pengujian undang-undang terhadap UUD dilakukan oleh… a) dpr b) mk c) bpk d) ma 22) Pengujian peraturan di bawah undang-undang dilakukan oleh… a) presiden b) ma c) mk d) bpk 23) Perpu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan… a) PP b) UU c) perpres d) perda 24) Jika DPR menolak Perpu, maka a) langsung menjadi uu b) perpu di cabut c) presiden revisi lainya d) perpu tetap berlaku 25) Perda dibuat berdasarkan kepentingan… a) nasional b) daerah c) presiden d) dpr 26) UUD 1945 pertama kali berlaku sejak… a) 10 November 1945 b) 17 Agustus 1945 c) 18 Agustus 1945 d) 1 Juni 1945 27) Peraturan Desa (Perdes) ditetapkan oleh… a) Bupati b) kepala desa&dpd c) Gubernur d) DPR 28) Tata urutan perundangan dibuat untuk… a) Menambah peraturan b) Menentukan gaji pejabat c) Menjaga konsistensi hukum d) Menghapus peraturan 29) Jika terjadi kekosongan hukum, Presiden dapat mengeluarkan… a) perpres b) perpu c) pp d) perda 30) Peraturan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia adalah… a) Perda b) Peraturan Menteri c) Perpres d) Undang-Undang

perundang undang indonesia

by
Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?