Hukum dasar tertinggi di Indonesia - UUD 1945, Norma yang mengatur hubungan antar manusia berdasarkan nilai baik dan buruk adalah norma - Kesusilaan, Lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 - MPR, Contoh peraturan perundang-undangan di tingkat daerah kabupaten/kota - Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dikeluarkan oleh - Presiden, Singkatan dari Program Legislasi Nasional - Prolegnas, Norma yang bersumber dari ajaran agama disebut norma - Agama, Memberi hormat kepada orang yang lebih tua adalah contoh dari norma - Kesopanan, Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah - MK (Mahkamah Konstitusi), Undang-undang (UU) disahkan oleh - Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah contoh hukum tertulis yang bersifat - Dikodifikasi, Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan, meskipun tidak tertulis, disebut - Konvensi, Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) - DPR, DPD, PRESIDEN, Pertanyaan: Fungsi utama UUD NRI 1945 adalah sebagai hukum dasar - Tertulis, Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan undang-undang disebut - Peraturan Pemerintah (PP), Apa nama peraturan yang dibuat oleh Presiden? - Peraturan Presiden (Perpres), Apa tujuan utama dari PROLEGNAS? - Perencanaan pembuatan undang-undang, Tahapan terakhir dalam proses pembuatan undang-undang adalah - Pengundangan, Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh - Gubernur dan DPRD Provinsi, Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, apa yang harus dilakukan - Diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Apa fungsi DPD dalam pembuatan undang-undang - Mengajukan RUU, memberikan pertimbangan dan pengawasan, Apa yang dimaksud dengan "hierarki peraturan perundang-undangan" - Tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatannya, Apa bedanya Peraturan Pemerintah (PP) dengan Peraturan Presiden (Perpres) - PP dibuat untuk melaksanakan UU, Perpres untuk melaksanakan UU atau PP, Sebutkan salah satu contoh hukum dasar tidak tertulis (konvensi) di Indonesia - Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus, Apa konsekuensi hukum jika seseorang melanggar norma hukum - Mendapatkan sanksi atau hukuman,
0%
fazbir
Share
Share
Share
by
Fazbir
SMP
Sejarah
Edit Content
Print
Embed
More
Assignments
Leaderboard
Show more
Show less
This leaderboard is currently private. Click
Share
to make it public.
This leaderboard has been disabled by the resource owner.
This leaderboard is disabled as your options are different to the resource owner.
Revert Options
Match up
is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.
Log in required
Visual style
Fonts
Subscription required
Options
Switch template
Show all
More formats will appear as you play the activity.
Open results
Copy link
QR code
Delete
Continue editing:
?