1) 3. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor... a) 1 ayat (1) b) 1 ayat (3) c) 2 ayat (1) d) 2 ayat (3) 2) 2. Berikut yang termasuk asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah... a) keterbukaan b) kepentingan pribadi c) kelembagaan yang tepat d) kekuasaan yang kuat 3) 3. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor... a) 12 tahun 2011 b) 10 tahun 2004 c) 13 tahun 2010 d) 10 tahun 2011 4) 4. Salah satu prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini dikenal sebagai... a) lex specialist b) lex posterior derogat legi c) lex superior derogat legi inferiori d) lex superior legi inferiori 5) 5. Pejabat negara yang memiliki hak untuk membuat rancangan Undang-Undang adalah... a) presiden b) mahkamah agung c) Dewa. perwakilan rakyat  d) majelis permusyawaratan rakyat 6) 6.Peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Prinsip ini disebut... a) Lex specialis derogat legi generali b) lex posterior c) lex superior d) lex superior legi  7) 7. Pejabat yang berwenang membuat peraturan pemerintah adalah... a) presiden b) mentri c) DPR d) DPRD 8) 8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh... a) pemerintah pusat b) Dewan perwakilan rakyat daerah c) mentri d) presiden 9) 9. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas yang menjamin bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak hanya menjadi hiasan adalah asas.. a) kejelasan tujuan b) kesesuaian antara jenis dan materi buatan c) dapat di laksanakan  d) kedayagunaan dan kehasilgunaan 10) 10. Secara historis, UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh... a) panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) b) panitia sembilan c) Badan penyelidik usaha usaha perisapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) d) majelis konstitusi

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?